FAIZ, MUHAMMAD ALVIN and Irawati, Irawati and Anggayasti, Umaira Hayuning (2026) PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRODUK ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 744 PK/PDT/2017). _040 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Alvin Faiz-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (605kB)
	Text Muhammad Alvin Faiz-abstrak.pdf Download (112kB)
	Text Muhammad Alvin Faiz-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text Muhammad Alvin Faiz-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text Muhammad Alvin Faiz-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text Muhammad Alvin Faiz-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text Muhammad Alvin Faiz-dapus.pdf Download (189kB)

Abstract

Pertanggungjawaban produk atas cacat tersembunyi dalam transaksi kendaraan bermotor menjadi hal yang krusial seiring dengan pesatnya perdagangan otomotif di Indonesia. Penerapan strict liability dalam hukum perlindungan konsumen yang bersifat absolut berpotensi mengabaikan iktikad baik pelaku usaha dalam
melaksanakan kewajibannya, sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan asas iktikad baik dan product liability terhadap cacat tersembunyi pada produk otomotif, serta mengkaji
pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 744
PK/PDT/2017. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan dengan pendekatan studi kasus dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas iktikad baik merupakan standar kepatutan objektif yang mengikat pelaku usaha
dalam seluruh tahapan hubungan hukum, mulai dari pra perjanjian hingga layanan purna jual. Akan tetapi, majelis hakim pada seluruh tingkatan lebih bertumpu pada strict liability tanpa mempertimbangkan secara proporsional upaya iktikad baik yang telah dilakukan pelaku usaha, bahkan menjatuhkan putusan melampaui petitum gugatan yang melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Dalam penegakan hukum perlindungan konsumen yang berkeadilan menuntut pertimbangan menyeluruh atas iktikad baik pelaku usaha dan kepatuhan konsumen demi terwujudnya asas keseimbangan dan keadilan bagi para pihak.
Kata Kunci: Iktikad Baik, Pertanggungjawaban Produk, Cacat Tersembunyi

Actions (login required)

View Item