RAMADANI, NUR FITRI and Wisnaeni, Fifiana and Asy'ari, Hasyim (2026) LEGITIMASI PENJABAT KEPALA DAERAH YANG DITUNJUK PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA MENGISI KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. _014 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nur Fitri Ramadani-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text Nur Fitri Ramadani-abstrak.pdf Download (101kB)
	Text Nur Fitri Ramadani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text Nur Fitri Ramadani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text Nur Fitri Ramadani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB)
	Text Nur Fitri Ramadani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text Nur Fitri Ramadani-dapus.pdf Download (181kB)

Abstract

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 menyisakan sejumlah persoalan terkait mekanisme penunjukan dan legitimasi kekuasaan Penjabat Kepala Daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di 272 daerah. Terlebih lagi, pasca keluarnya Putusan MK No.135/PUU-XII/2024 yang menyatakan pelaksanaan Pilkada serentak diundur hingga dua tahun setelah Pemilu nasional dilaksanakan menyebabkan problematika yang terjadi di tahun 2024 dapat kembali terulang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah serta mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kekuasaan dan legitimasi Pj kepala daerah apabila ditinjau dari prinsip negara demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan diolah dengan cara mengkategorisasikan bahan hukum sesuai dengan jenisnya agar mudah dipahami.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengangkatan penjabat kepala daerah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menjadi aturan teknis dalam mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah. Proses pengangkatan penjabat kepala daerah
dimulai dengan tahap pengusulan, pembahasan hingga pelantikan. Dari sisi legitimasi, kekuasaan penjabat kepala daerah yang hampir sama luasnya dengan kepala daerah definitif dengan masa jabatan yang relatif sama belum mampu memenuhi unsur legitimasi sosial dan etis dikarenakan dalam proses pengangkatannya minim partisipasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan DPRD.
Kata Kunci: Penjabat Kepala daerah; Pilkada Serentak; Legitimasi; Kekosongan Jabatan Kepala Daerah.

Actions (login required)

View Item