SEJATI, AJI BAYU and Diamantina, Amalia and Ristyawati, Aprista (2026) UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR. _012 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Aji Bayu Sejati-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Aji Bayu Sejati-abstrak.pdf Download (165kB)
	Text Aji Bayu Sejati-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB)
	Text Aji Bayu Sejati-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB)
	Text Aji Bayu Sejati-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Aji Bayu Sejati-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text Aji Bayu Sejati-dapus.pdf Download (314kB)

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar dalam perikanan tangkap dengan produksi rata-rata enam juta ton per tahun, didukung panjangnya wilayah pesisir dan garis pantai. Jawa Tengah menjadi salah satu kontributor utama dengan produksi sekitar empat ratus ribu ton per tahun. Namun, potensi ini terancam oleh overfishing dan IUU Fishing yang merusak ekosistem serta menurunkan stok ikan. Untuk
mengatasinya, pemerintah menerapkan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota melalui PP No. 11 Tahun 2023 dalam rangka ekonomi biru, yang menetapkan batas tangkapan demi menjaga keberlanjutan ekosistem. Kebijakan ini juga memberi kewenangan daerah untuk menjalankannya dalam kerangka otonomi daerah.
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penangkapan ikan terukur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur.
Metode penulisan dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang meneliti Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur yang dianalisis dengan spesifikasi deskriptif-analitis terhadap yang menggunakan jenis data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan metode kepustakaan dengan diperkuat dengan wawancara terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai penguat data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penangkapan Ikan Terukur telah memiliki dasar hukum melalui UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan telah diatur melalui PP No. 11 Tahun 2023 dan Permen KKP No. 28 Tahun 2023, yang menjadi kerangka pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan berbagai ketentuan seperti pengaturan kuota tangkapan bagi nelayan industri dan nelayan lokal, penentuan zona penangkapan pada WPPNRI, penetapan pelabuhan pangkalan, kewajiban pelaporan hasil tangkapan, pembatasan wilayah penangkapan, serta penegakan kepatuhan melalui sanksi administratif. Selain itu, kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya kelautan dalam radius hingga 12 mil sesuai prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan PIT belum terlaksana di Jawa Tengah karena penetapan kuota nasional yang menjadi inti pengaturan belum
ditetapkan. Program yang telah mulai dilakukan penetapan pelabuhan pangkalan, uji coba sistem E-PIT, serta Pendampingan pengisian e-logbook.
Kata Kunci : Perikanan Tangkap, Ekosistem Berkelanjutan, Wilayah Pesisir, Ekonomi Biru, Penangkapan Ikan Terukur, Otonomi Daerah

Actions (login required)

View Item