PUSPA, LUCKY ARDELIA and Badriyah, Siti Malikhatun and Adhi, Yuli Prasetyo (2026) KEPASTIAN HUKUM DALAM MEKANISME EKSEKUSI HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA. _007 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LUCKY ARDELIA PUSPA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LUCKY ARDELIA PUSPA_ABSTRAK.pdf Download (168kB)
	Text LUCKY ARDELIA PUSPA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text LUCKY ARDELIA PUSPA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text LUCKY ARDELIA PUSPA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text LUCKY ARDELIA PUSPA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text LUCKY ARDELIA PUSPA_DAFPUS.pdf Download (188kB)

Abstract

Pergeseran ekonomi global menuju ekonomi berbasis pengetahuan menempatkan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten sebagai aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan. Di Indonesia, hak paten telah diakui secara normatif sebagai objek jaminan fidusia meskipun pemanfaatannya masih menghadapi persoalan. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam mekanisme eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi kepastian hukum hak paten sebagai objek jaminan fidusia menurut hukum positif Indonesia serta konstruksi hukum mekanisme eksekusinya apabila debitur wanprestasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengakuan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dan merumuskan konstruksi hukum eksekusi yang mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta perbandingan praktik di beberapa negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagai objek jaminan fidusia dalam KUHPerdata, UU Paten, dan UU Jaminan Fidusia, serta diperkuat melalui pendaftaran jaminan fidusia yang melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkekuatan eksekutorial. Namun, pelaksanaan eksekusi hak paten pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU￾XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi lebih terbatas karena mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur. Permasalahan utama terletak pada sifat hak paten yang tidak berwujud, ketiadaan standar valuasi, belum terintegrasinya sistem administrasi antara DJKI dan Ditjen AHU, serta belum tersedianya pedoman teknis eksekusi. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai hak paten sebagai objek jaminan fidusia, integrasi sistem administrasi, serta penyesuaian UU Jaminan Fidusia agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual guna mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.
Kata kunci: Hak Paten, Jaminan Fidusia, Eksekusi, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item