AL-HADI, MIKAEL CHOIRUL WAHYU and Herawati, Ratna and Asy'ari, Hasyim (2026) TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS. _008 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mikael Choirul Wahyu Al-Hadi-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB)
	Text Mikael Choirul Wahyu Al-Hadi-abstrak.pdf Download (91kB)
	Text Mikael Choirul Wahyu Al-Hadi-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text Mikael Choirul Wahyu Al-Hadi-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text Mikael Choirul Wahyu Al-Hadi-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text Mikael Choirul Wahyu Al-Hadi-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text Mikael Choirul Wahyu Al-Hadi-dapus.pdf Download (153kB)

Abstract

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan
kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam implementasinya, Program MBG menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, terpencil, kepulauan, dan rawan konflik, yang ditandai oleh keterbatasan infrastruktur, akses logistik, serta kapasitas penyelenggara di tingkat daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelibatan TNI dan Polri dimaksudkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Program MBG, khususnya dalam aspek pengamanan, distribusi, dan dukungan logistik. Kemudian keterlibatan TNI dan Polri meluas hingga diluar wilayah yang telah disebutkan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaturan keterlibatan TNI serta Polri dalam Program MBG. Selain hal itu penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implikasi keterlibatan TNI serta Polri dalam Program MBG pada perspektif demokrasi.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Dari data-data tersebut kemudian dinalisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memiliki kontribusi positif terhadap efektivitas distribusi, pengamanan, dan pengendalian operasional, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur. Namun, penelitian ini juga
menemukan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dengan praktik di lapangan, di mana keterlibatan TNI dan Polri meluas hingga wilayah yang tidak masuk dalam ketentuan Perpres tersebut. Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, serta berpotensi mengaburkan batas fungsi antara sektor sipil dan sektor pertahanan dan keamanan dalam sistem demokrasi. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penegasan batasan normatif yang lebih jelas mengenai kategori wilayah dan ruang lingkup keterlibatan TNI dan Polri dalam Program MBG.
Kata kunci: Program Makanan Bergizi Gratis, Keterlibatan TNI dan Polri, Supremasi Sipil.

Actions (login required)

View Item