Na’ima, Vima and Prananda, Rahandy Rizki and Adhi, Yuli Prasetyo (2026) KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN BITCOIN SEBAGAIHARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT). _006 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Vima Na’ima_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Vima Na’ima_ABSTRAK.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text Vima Na’ima_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text Vima Na’ima_BAB II.pdf Download (219kB)
	Text Vima Na’ima_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text Vima Na’ima_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text Vima Na’ima_DAFPUS.pdf Download (194kB)

Abstract

Dinamika perkembangan Bitcoin sebagai aset keuangan digital menimbulkan permasalahan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusnya perkawinan. Karakteristik Bitcoin yang tidak berwujud, terdesentralisasi, pseudonim, serta memiliki volatilitas harga yang tinggi menimbulkan permasalahan dalam penentuan kedudukan hukum dan mekanisme pembagiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bitcoin sebagai objek harta kekayaan dalam perkawinan serta kepastian hukum dalam pembagian Bitcoin sebagai harta bersama di Indonesia dengan melakukan perbandingan terhadap praktik hukum di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia Bitcoin diklasifikasikan sebagai aset keuangan digital dan benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi serta dapat diklasifikasikan sebagai harta bersama apabila diperoleh selama masa perkawinan, akan tetapi hingga saat ini belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembagian dan penentuan waktu valuasi sehingga menimbulkan berpotensi ketidakpastian hukum. Sedangkan, Amerika Serikat telah memiliki praktik pembagian yang secara umum dengan menetapkan valuasi Bitcoin pada tanggal putusan perceraian guna menjamin keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pengaturan hukum yang progresif di Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan kepastian hukum dalam pembagian Bitcoin sebagai harta bersama pasca perceraian.
Kata Kunci: Bitcoin, Harta Bersama, Kepastian Hukum, Perceraian

Actions (login required)

View Item