Panjaitan, Valentina and Irawati, Irawati and Anggayasti, Umaira Hayuning (2026) ANALISIS PENERAPAN PASAL 60 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA (STUDI KASUS PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) AGEN SUDIANG). _028 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Valentina Panjaitan-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (640kB)
	Text Valentina Panjaitan-abstrak.pdf Download (79kB)
	Text Valentina Panjaitan-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Valentina Panjaitan-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Valentina Panjaitan-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Valentina Panjaitan-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text Valentina Panjaitan-dapus.pdf Download (470kB)

Abstract

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia tidak lepas dari kegiatan perekonomian. Dalam melakukan kegiatan perekonomian tersebut, konsumen menjalin kerja sama dengan produsen atau pelaku usaha. Hubungan kedua belah pihak tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tujuan agar terciptanya keseimbangan dan keadilan antar konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku usaha yang terbukti melakukan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan UUPK dapat dikenakan sanksi. Salah satu pasal dalam UUPK yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku usaha ialah Pasal 60 UUPK. Dalam Pasal 60 UUPK ini memberikan kewenangan kepada BPSK untuk memberikan sanksi administratif.
Penulisan hukum mengenai analisis penerapan Pasal 60 UUPK terhadap pelaku usaha menggunakan pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian preskriptif yang berfokus terhadap UUPK dan studi kepustakaan lainnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana penerapan ketentuan Pasal 60 UUPK mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku usaha.
Hasil penelitian penulisan hukum ini menunjukkan bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh BPSK kota Bekasi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUPK. Dimana dalam Pasal 60 UUPK mengatur bahwa BPSK berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha sedangkan BPSK kota Bekasi turut menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengakibatkan putusan BPSK kota Bekasi mengalami cacat formil.
Kata Kunci : Sanksi Administratif, Pelaku Usaha, BPSK

Actions (login required)

View Item