Nareswari, Kayla Ayukirono and Aminah, Aminah and Muhyidin, Muhyidin (2026) TINJAUAN KEABSAHAN PERJANJIAN ANTARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DENGAN MUCIKARI SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (STUDI KOMPARATIF HUKUM NEGARA INDONESIA DAN NEGARA BELGIA). _024 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kayla Ayukirono Nareswari-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (613kB)
	Text Kayla Ayukirono Nareswari-abstrak.pdf Download (80kB)
	Text Kayla Ayukirono Nareswari-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text Kayla Ayukirono Nareswari-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text Kayla Ayukirono Nareswari-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text Kayla Ayukirono Nareswari-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text Kayla Ayukirono Nareswari-dapus.pdf Download (230kB)

Abstract

Praktik prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan fenomena sosial yang tidak jarang terjadi, terutama mengingat memburuknya kondisi ekonomi yang berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi, ketidakjelasan kedudukan hukum PSK dalam sistem
hukum nasional membuka ruang untuk terjadinya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Salah satu upaya perlindungan untuk melindungi hak-hak PSK adalah melalui penyusunan perjanjian antara PSK dengan pemberi kerja PSK karena perjanjian dianggap mampu memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hak antara para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan dan studi komparasi dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian antara PSK dan mucikari di Indonesia pada prinsipnya batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur “sebab yang halal” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), mengingat praktik tersebut dipandang bertentangan dengan norma kesusilaan dan belum memiliki pengaturan yang jelas, serta adanya larangan terhadap mucikari dalam hukum pidana. Sebaliknya, di Belgia, perjanjian kerja antara PSK dan mucikari diakui secara hukum karena telah diatur secara khusus
dalam peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi syarat sah perjanjian. Akibat batalnya perjanjian di Indonesia, PSK tidak memperoleh perlindungan kontraktual dalam ranah keperdataan, meskipun perlindungan tetap dapat diberikan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, atau Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kondisi tertentu. Di Belgia, karena perjanjiannya sah, sengketa hubungan kerja dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum formal, termasuk peradilan ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian; Pekerja Seks Komersial; Mucikari;
Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item