PARADHETA, DUAN SOFYAN and Saraswati, Retno and Asy'ari, Hasyim (2026) IMPLIKASI HUKUM MODEL KESERENTAKAN PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024. _009 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DUAN SOFYAN PARADHETA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)
	Text DUAN SOFYAN PARADHETA_ABSTRAK.pdf Download (104kB)
	Text DUAN SOFYAN PARADHETA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text DUAN SOFYAN PARADHETA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text DUAN SOFYAN PARADHETA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	Text DUAN SOFYAN PARADHETA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text DUAN SOFYAN PARADHETA_DAFPUS.pdf Download (282kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini berisi tentang penyelenggaraan Pemilu secara langsung di Indonesia pasca reformasi. Selama ini, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan berbagai model keserentakan Pemilu dan Pilkada, seperti Pemilu tahun yang sama tetapi hari dan bulan yang berbeda, Pemilu hari, tanggal, dan bulan yang sama, Pilkada berdasarkan akhir masa jabatan yang tidak serentak, dan Pilkada berdasarkan akhir masa jabatan yang serentak. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menghasilkan implikasi yang signifikan terhadap model keserentakan Pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum atas model keserentakan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Pemilu langsung serentak di Indonesia pasca reformasi diatur di beberapa peraturan perundang-undangan dalam tataran undang-undang. Pengaturan tersebut yang melahirkan pembagian menjadi 4 (empat) model keserentakan, yakni 2 (dua) model keserentakan Pemilu dan 2 (dua) model keserentakan Pilkada. Serta, Implikasi hukum model keserentakan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah mengembalikan model keserentakan Pemilu mencapai tujuan Pemilu yang sesungguhnya, yakni membentuk pemerintahan yang berkelanjutan dan integral antara pembentukan pemerintahan di nasional dan di daerah, khususnya melahirkan kesesuaian masa jabatan antara organ pemerintah daerah (kepala daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).
Kata Kunci: Implikasi Hukum; Pemilu dan Pilkada; Model Keserentakan Pemilu; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Actions (login required)

View Item