MAULIDA, ANDHINI TRI and Yunanto, Yunanto and Muhyidin, Muhyidin (2026) TINJAUAN ALASAN PERCERAIAN KARENA PERZINAAN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS NOMOR 5/PDT.G/2024/PN SMG). _018 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Andhini Tri Maulida-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text Andhini Tri Maulida-abstrak.pdf Download (80kB)
	Text Andhini Tri Maulida-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text Andhini Tri Maulida-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text Andhini Tri Maulida-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text Andhini Tri Maulida-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text Andhini Tri Maulida-dapus.pdf Download (113kB)

Abstract

Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya pun alasan perceraiannya dengan perzinaan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak disertai pengaturan rinci mengenai batasan dan standar pembuktiannya sehingga menimbulkan persoalan dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kriteria pembuktian perzinaan sebagai alasan sah perceraian serta menganalisis pertimbangan hakim melalui studi kasus Nomor 5/Pdt.G/2024/PN SMG. Metode yang digunakan
adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan, literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian perzinaan sepenuhnya merujuk pada hukum acara perdata, khususnya Pasal 164 HIR serta Pasal 1865 dan Pasal 1866 KUHPerdata, sehingga alat bukti yang digunakan meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dengan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan. Dalam putusan yang dikaji, Hakim menilai keterkaitan antara tangkapan layar percakapan elektronik, keterangan saksi mengenai pertemuan berulang, serta adanya surat pengakuan yang memuat pengakuan telah terjadinya hubungan seksual dengan pihak ketiga sebagai rangkaian bukti yang membentuk keyakinan mengenai
terjadinya perzinaan. Penerimaan bukti elektronik tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Perceraian, Perzinaan, Pembuktian, Bukti Elektronik.

Actions (login required)

View Item