MARTAHUSEN, RAVI CEHAN and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2026) KEBIJAKAN PENERAPAN PLEA BARGAINING PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. _004 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ravi Cehan Martahusen-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text Ravi Cehan Martahusen-abstrak.pdf Download (115kB)
	Text Ravi Cehan Martahusen-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text Ravi Cehan Martahusen-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text Ravi Cehan Martahusen-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text Ravi Cehan Martahusen-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text Ravi Cehan Martahusen-dapus.pdf Download (210kB)

Abstract

Pengaturan mengenai plea bargaining secara eksplisit diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana. Plea Bargaining di Indonesia dikenal dengan istilah “plea bargain” yang artinya pengakuan bersalah, didefinisikan sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.
Permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai kebijakan penerapan plea bargaining pada sistem peradilan pidana di Indonesia dan perlindungan bagi terdakwa terhadap penerapan plea bargaining. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat
deskriptif-analitis, penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan penerapan plea bargaining pada sistem peradilan
pidana di Indonesia merupakan respons normatif negara terhadap berbagai permasalahan yang selama ini melekat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
Plea Bargaining hadir sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu penyelesaian perkara pidana melalui plea bargaining berpotensi memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa, di mana tercermin dari
karakteristiknya yang menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum melalui pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela (self-conviction).
Kata Kunci: Plea Bargaining, Pembaruan Hukum Acara Pidana, Perlindungan Hak Terdakwa.

Actions (login required)

View Item