BINTORO, KRISNA HIMAWAN and Badriyah, Siti Malikhatun and Prananda, Rahandy Rizki (2026) DIALEKTIKA HUKUM ATAS EKSEKUSI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (SK PNS) SEBAGAI JAMINAN KREDIT (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah). _032 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Krisna Himawan Bintoro-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (717kB)
	Text Krisna Himawan Bintoro-abstrak.pdf Download (192kB)
	Text Krisna Himawan Bintoro-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text Krisna Himawan Bintoro-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text Krisna Himawan Bintoro-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text Krisna Himawan Bintoro-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text Krisna Himawan Bintoro-dapus.pdf Download (284kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis dialektika hukum atas eksekusi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng). Penggunaan SK PNS sebagai jaminan merupakan praktik jaminan non-konvensional yang tidak dikategorikan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan dalam sistem hukum jaminan nasional, namun secara empiris digunakan sebagai
instrumen pengaman kredit berbasis kepastian arus kas penghasilan debitur. Permasalahan penelitian meliputi kualifikasi kelayakan SK PNS sebagai objek jaminan, mekanisme eksekusi yang dilakukan kreditur, serta perlindungan hukum terhadap hak tagih kreditur apabila terjadi pemutusan hubungan kerja debitur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta wawancara terstruktur dengan pihak Bank Jateng. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum (law in books) dan praktik pelaksanaannya (law in action). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa SK PNS lebih tepat dikualifikasikan sebagai jaminan fungsional administratif, karena tidak memiliki sifat kebendaan dan tidak dapat dieksekusi melalui mekanisme lelang. Eksekusi dilakukan melalui skema non-lelang berbasis kontraktual, seperti auto debet gaji berdasarkan surat kuasa pemotongan yang bersifat irrevocable, pemblokiran rekening, serta pengalihan hak
keuangan debitur. Perlindungan hukum kreditur dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif yang bertumpu pada kekuatan mengikat perjanjian dan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata.
Kata Kunci: SK PNS, jaminan kredit, eksekusi, perlindungan hukum.

Actions (login required)

View Item