Priandari, Mirtha Ega and Hanani, Retna (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Mirtha Ega Priandari_14020122140190_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Mirtha Ega Priandari_14020122140190_BAB I.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Mirtha Ega Priandari_14020122140190_BAB II.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Mirtha Ega Priandari_14020122140190_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (987kB)
	Text Mirtha Ega Priandari_14020122140190_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (17kB)
	Text Mirtha Ega Priandari_14020122140190_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (137kB)
	Text Mirtha Ega Priandari_14020122140190_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penataan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam
menjaga ketertiban ruang publik sekaligus mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat
sektor informal. Kota Semarang mengatur penataan PKL melalui Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2018. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut
masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti tingginya angka pelanggaran, keterbatasan
sumber daya, serta rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki
lima di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi dengan melibatkan informan dari Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong
Praja, Dinas Penataan Ruang, kecamatan, kelurahan, serta pedagang kaki lima. Analisis
penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang belum berjalan
secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,
kurang efektifnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan, serta koordinasi antarinstansi yang
belum maksimal. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan
yang berlaku juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan sosialisasi kepada pedagang, serta
penguatan pengawasan dan penegakan aturan agar implementasi kebijakan penataan pedagang
kaki lima dapat berjalan lebih efektif.
Kata kunci: implementasi kebijakan, pedagang kaki lima, penataan PKL, kebijakan publik,
Kota Semarang.
108 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item