DEMETRIA, KYRAN and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TUMPANG TINDIH YANG DIBATALKAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.1/G/2021/PTUN.SMG). _002 Agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KYRAN DEMETRIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text KYRAN DEMETRIA_ABSTRAK.pdf Download (207kB)
	Text KYRAN DEMETRIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text KYRAN DEMETRIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text KYRAN DEMETRIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text KYRAN DEMETRIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text KYRAN DEMETRIA_DAFPUS.pdf Download (186kB)
	Text KYRAN DEMETRIA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan unsur penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.SMG, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan serta mengevaluasi tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai fenomena di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang dibatalkan akibat sertipikat tumpang tindih berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1/G/2021/PTUN.SMG serta mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam permasalahan sertipikat tanah tumpang tindih.
Hasil penelitian perlindungan hukum bagi pemohon, seperti Sudibyo, mencakup aspek preventif melalui prosedur jual beli dan pendaftaran tanah yang sesuai ketentuan. Selain itu, dapat meminta pertanggungjawaban pihak penjual yang melakukan kesalahan awal dalam penunjukan lokasi tanah. Kantor Pertanahan Kota Semarang bertanggung jawab mencegah sertipikat tumpang tindih melalui pendaftaran dan penelitian yang cermat, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi atau jalur litigasi apabila mediasi gagal. masyarakat sebagai pemegang hak wajib beritikad baik, mengetahui objek tanahnya, menjaga batas-batasnya, serta memastikan data fisik sesuai dengan sertipikat. Kewajiban ini melekat sebagai perwujudan fungsi sosial hak atas tanah.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertipikat Tumpang Tindih, Tanggung Jawab Kantor Pertanahan.

Actions (login required)

View Item