FIRNANDA, MARIA IMACULATA SEKAR and Herawati, Ratna and Indarja, Indarja (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA DALAM PENGAWASAN PERATURAN ZONASI TOKO MODERN BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH. _024 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARIA IMACULATA SEKAR FIRNANDA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB)
	Text MARIA IMACULATA SEKAR FIRNANDA_ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text MARIA IMACULATA SEKAR FIRNANDA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text MARIA IMACULATA SEKAR FIRNANDA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text MARIA IMACULATA SEKAR FIRNANDA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MARIA IMACULATA SEKAR FIRNANDA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text MARIA IMACULATA SEKAR FIRNANDA_DAFPUS.pdf Download (183kB)
	Text MARIA IMACULATA SEKAR FIRNANDA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (770kB)

Abstract

Penelitian ini secara khusus menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam mengawasi penerapan peraturan zonasi toko modern, yang didasarkan pada prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2024. Latar belakang masalah muncul dari dinamika persaingan antara toko modern dan pasar tradisional, dari situ peraturan zonasi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan ekonomi lokal. Rumusan masalah difokuskan pada bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan zonasi toko modern berdasarkan prinsip otonomi daerah di Kabupaten Jepara, dan apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan zonasi toko modern serta bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki efektivitas pengawasan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris untuk menggali data secara mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, dilengkapi dengan observasi lapangan langsung di lokasi zonasi. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan struktur hierarkis pengawasan, mulai dari tanggung jawab tertinggi Bupati, koordinasi lintas instansi seperti Disperindag, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga mekanisme pengawasan berlapis melalui sistem Online Single Submission (OSS) digital serta evaluasi bulanan secara rutin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan zonasi toko modern berdasarkan prinsip otonomi daerah di Kabupaten Jepara telah menunjukkan komitmen kuat dengan menegakkan Perda Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2024 melalui ketentuan kuota maksimal 4 toko modern di koridor jalan nasional, provinsi, atau kabupaten, otonomi nyata melalui evaluasi bulanan dan penerapan sanksi bertingkat, serta otonomi bertanggung jawab melalui transparansi publik dan respons cepat terhadap pelanggaran. Meski demikian, hambatan internal seperti konflik kepentingan di kalangan pejabat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta ekspansi agresif toko modern berjejaring, terutama yang berdekatan dengan pasar tradisional, masih menjadi penghalang utama efektivitas pengawasan. Sebagai upaya adaptif, pemerintah daerah telah menerapkan strategi pembedaan jam operasional untuk mengurangi dampak negatif dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.
Kata kunci: Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, pengawasan, peraturan zonasi toko modern, otonomi daerah.

Actions (login required)

View Item