SAPUTRI, PUPUT MAURA and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Diamantina, Amalia (2026) KEWAJIBAN NEGARA DALAM DUTY TO PROTECT CITIZENS PADA HUKUM KEIMIGRASIAN : MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN WNI DAN WNA. _016 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PUPUT MAURA SAPUTRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text PUPUT MAURA SAPUTRI_ABSTRAK.pdf Download (274kB)
	Text PUPUT MAURA SAPUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text PUPUT MAURA SAPUTRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text PUPUT MAURA SAPUTRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text PUPUT MAURA SAPUTRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text PUPUT MAURA SAPUTRI_DAFPUS.pdf Download (285kB)

Abstract

Meningkatnya arus globalisasi membuat mobilitas antarnegara semakin cepat yang membuat kekhawatiran terancamnya kedaulatan negara dengan keterbukaan akan kehadiran warga negara asing dapat mengesampingkan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia. Kerangka hukum keimigrasian yang berlaku saat ini dianggap belum memadai untuk mengurangi risiko yang muncul akibat keterbukaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewajiban negara (duty to protect) dalam hukum keimigrasian melalui pendekatan kebijakan selektif, serta menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan kewajiban tersebut di tengah dinamika global. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran berbagai media informasi digital yang relevan guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban negara dalam duty to protect telah terakomodasi dalam beberapa instrumen hukum, dengan landasan utama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan turunan lainnya. Sebagai instrumen penyeimbang antara kepentingan WNI dan WNA, pemerintah menerapkan Kebijakan Selektif (Selective Policy). Kebijakan ini memastikan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan nasional yang diizinkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengawasan di lapangan, tumpang tindih antara aparat penegak hukum, dilema antara penegakan kedaulatan negara dan prinsip kemanusiaan, serta dinamika pengaruh keberadaan warga asing terhadap aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat lokal.
Kata Kunci: Duty to Protect, Keimigrasian, Kedaulatan, WNI, WNA.

Actions (login required)

View Item