MAHARANI, INDAH AYU and Sonhaji, Sonhaji and Solechan, Solechan (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS PADA SEKTOR KONSTRUKSI DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA. _022 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Indah Ayu Maharani-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Indah Ayu Maharani-abstrak.pdf Download (80kB)
	Text Indah Ayu Maharani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Indah Ayu Maharani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text Indah Ayu Maharani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text Indah Ayu Maharani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text Indah Ayu Maharani-dapus.pdf Download (125kB)
	Text Indah Ayu Maharani-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)

Abstract

Pekerja harian lepas di sektor konstruksi berada pada posisi rentan karena hubungan kerja yang fleksibel, sistem upah harian atau borongan, serta lemahnya kepastian pemenuhan hak normatif. Kondisi tersebut menempatkan pekerja pada posisi tawar yang lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik pengupahan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah
memberikan dasar normatif perlindungan upah bagi pekerja harian lepas. Namun, dalam praktik di Kota Semarang masih terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya, terutama terkait pemenuhan upah minimum di sektor konstruksi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dipadukan dengan yuridis normatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pengupahan di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan upah minimum bagi pekerja harian lepas di sektor konstruksi Kota Semarang belum berjalan optimal. Pembayaran upah masih banyak didasarkan pada sistem harian atau borongan dan pengawasan belum efektif, sehingga kepastian upah dan perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas belum sepenuhnya terwujud.
Kata kunci: Pengaturan Upah Pekerja Harian Lepas, Sektor Konstruksi, Kota Semarang, Prinsip Perlindungan Hukum, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Actions (login required)

View Item