MANGANDE, KARENINA PUTRI and Dwiwarno, Nuswantoro and Prabandari, Adya Paramita (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI SWASTA TERHADAP AKTIVITAS LUAR ANGKASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. _004 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KARENINA PUTRI MANGANDE-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text KARENINA PUTRI MANGANDE-abstrak.pdf Download (273kB)
	Text KARENINA PUTRI MANGANDE-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text KARENINA PUTRI MANGANDE-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)
	Text KARENINA PUTRI MANGANDE-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB)
	Text KARENINA PUTRI MANGANDE-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text KARENINA PUTRI MANGANDE-dapus.pdf Download (358kB)

Abstract

Perkembangan teknologi keantariksaan telah mendorong peningkatan aktivitas eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Dalam prosesnya, korporasi swasta berperan secara signifikan sebagai katalisator komersialisasi dan privatisasi aktivitas luar angkasa. Permasalahan muncul ketika korporasi swasta, sebagai aktor yang dominan dalam ranah tersebut, bukan merupakan subjek hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Karakteristik instrumen hukum ruang angkasa yang bersifat state-centric menimbulkan kesenjangan hukum (legal gap), sehingga memungkinkan entitas non-negara melakukan pelanggaran tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif di tingkat internasional. Meningkatnya komersialisasi dan privatisasi ruang angkasa menimbulkan urgensi untuk mempertegas prinsip dan mekanisme pertanggungjawaban hukum korporasi swasta. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana
pertanggungjawaban hukum korporasi swasta yang melakukan pelanggaran aktivitas luar angkasa dalam perspektif hukum internasional; dan (2) bagaimana mekanisme pertanggungjawaban korporasi swasta terhadap aktivitas luar angkasa dalam perspektif hukum internasional. Metode penelitian pada penulisan ini
menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang mengkaji jenis data sekunder melalui metode pengumpulan data studi literatur dan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, rezim hukum ruang angkasa internasional belum memiliki mekanisme yang dapat berlaku secara optimal dalam membebankan pertanggungjawaban hukum secara langsung kepada korporasi swasta. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pembentukan suatu badan ajudikatif internasional khusus di bawah World Space Organization patut untuk dipertimbangkan, secara simultan dengan harmonisasi legislasi nasional, dalam upaya untuk mengisi celah hukum dalam rezim hukum ruang angkasa serta mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam bagi aktor non-
negara di masa mendatang.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi Swasta; Hukum Ruang Angkasa Internasional; State Responsibility; Legal Gap; Pemanfaatan Ruang Angkasa.

Actions (login required)

View Item