ASRIYAH, ARMINA WARDAH and Widanarti, Herni and Turisno, Bambang Eko (2026) WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN KRITERIA BARANG DALAM PERJANJIAN JASA TITIP BARANG KE LUAR NEGERI. _039 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Armina Wardah Asriyah-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Armina Wardah Asriyah-abstrak.pdf Download (491kB)
	Text Armina Wardah Asriyah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB)
	Text Armina Wardah Asriyah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (853kB)
	Text Armina Wardah Asriyah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (863kB)
	Text Armina Wardah Asriyah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text Armina Wardah Asriyah-dapus.pdf Download (540kB)
	Text Armina Wardah Asriyah-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)

Abstract

Perkembangan teknologi dan globalisasi mendorong meningkatnya layanan jasa titip (jastip) pengiriman barang ke luar negeri. Namun, praktik perjanjian yang kerap dilakukan secara lisan atau melalui komunikasi daring tanpa dokumen tertulis menimbulkan ketidakpastian pembagian tanggung jawab saat terjadi sengketa.
Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh konsumen akibat ketidaksesuaian kriteria barang, serta perlindungan hukum bagi penyedia jasa titip. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui observasi dan wawancara, serta ditunjang studi kepustakaan, data dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian dan tetap mengikat meskipun berbasis komunikasi elektronik.
Dalam kasus Saheelna Baggage, konsumen memberikan informasi barang yang tidak sesuai dan menolak menanggung biaya tambahan akibat penindakan bandara (gas portable dilarang dan kompor portable dikenai pungutan/denda), sehingga perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sekaligus PMH karena
kelalaian yang menimbulkan kerugian dan hubungan kausal. Penguatan perlindungan hukum bagi penyedia jasa perlu diarahkan pada pengaturan preventif dalam perjanjian dan pemulihan kerugian melalui mekanisme perdata.
Kata Kunci: Perjanjian Jasa Titip Barang, Ketidaksesuaian Kriteria Barang, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum

Actions (login required)

View Item