SIHITE, HANS BISMARK EZEKIEL and Herawati, Ratna and Indarja, Indarja (2026) SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN NEGARA OLEH TNI DAN POLRI TERHADAP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS. _025 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Hans Bismark Ezekiel Sihite-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	Text Hans Bismark Ezekiel Sihite-abstrak.pdf Download (117kB)
	Text Hans Bismark Ezekiel Sihite-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text Hans Bismark Ezekiel Sihite-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text Hans Bismark Ezekiel Sihite-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	Text Hans Bismark Ezekiel Sihite-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text Hans Bismark Ezekiel Sihite-dapus.pdf Download (206kB)

Abstract

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan polemik yuridis terkait pembagian kewenangan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kebijakan tersebut memperluas keterlibatan TNI dalam perlindungan terhadap Kejaksaan yang sebelumnya merupakan kewenangan Polri, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga negara. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai kepastian hukum, asas legalitas, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis keterlibatan TNI dan Polri dalam perlindungan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia ditinjau dari asas legalitas, serta mengkaji potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang
dapat timbul akibat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penegasan regulasi guna menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta menjaga prinsip negara hukum demokratis di Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif
dengan metode analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keterlibatan TNI dalam perlindungan terhadap Kejaksaan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan, karena memperluas kewenangan TNI tanpa dasar delegasi yang jelas dalam undang-undang. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara serta mengaburkan batas antara fungsi militer dan penegakan hukum sipil.
Kata Kunci: asas legalitas, sengketa kewenangan lembaga negara, TNI, Polri, Kejaksaan Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item