HUSEN, ANISA SYAKHILLA and Sukinta, Sukinta and Marjo, Marjo (2026) KONFLIK HAK PRIVASI DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. _014 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANISA SYAKHILLA HUSEN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ANISA SYAKHILLA HUSEN_ABSTRAK.pdf Download (206kB)
	Text ANISA SYAKHILLA HUSEN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text ANISA SYAKHILLA HUSEN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text ANISA SYAKHILLA HUSEN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text ANISA SYAKHILLA HUSEN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text ANISA SYAKHILLA HUSEN_DAFPUS.pdf Download (236kB)

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak sistemik terhadap stabilitas pemerintahan, kepercayaan publik, serta pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan upaya penegakan hukum yang efektif. Kompleksitas dan sifat tertutup tindak pidana korupsi mendorong aparat penegak hukum menggunakan penyadapan sebagai sarana memperoleh informasi dan alat bukti guna mengungkap keterlibatan para pelaku. Penggunaan penyadapan menimbulkan persoalan hukum karena beririsan dengan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional.
Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada landasan hukum yang mengatur mengenai penyadapan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana kewenangan serta batasan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip hak asasi manusia, serta bentuk perlindungan hak privasi warga negara terhadap penyadapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyadapan di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai Undang-Undang, yang mencerminkan belum terumuskannya pengaturan penyadapan secara terpadu dan seragam. Kewenangan untuk melakukan penyadapan pada dasarnya hanya diberikan kepada aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Secara normatif, penggunaan wewenang tersebut wajib tunduk pada limitasi hukum yang ketat. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak privasi warga negara merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perumusan regulasi penyadapan yang komprehensif guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyadapan, Hak Privasi, Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item