MULIA, HIBATUL and Njatrijani, Rinitami and Rahmanda, Bagus (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN PRODUK NON-HALAL TANPA LABEL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI KASUS AYAM GORENG WIDURAN SOLO. _018 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HIBATUL MULIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text HIBATUL MULIA_ABSTRAK.pdf Download (149kB)
	Text HIBATUL MULIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text HIBATUL MULIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text HIBATUL MULIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text HIBATUL MULIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text HIBATUL MULIA_DAFPUS.pdf Download (190kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, terutama bagi konsumen Muslim di Indonesia yang terikat pada ketentuan kehalalan suatu produk. Fenomena peredaran produk non-halal tanpa label, sebagaimana terjadi pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo yang menggunakan minyak babi tanpa adanya transparansi kepada konsumen, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi pengawasan di lapangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap produk non-halal tanpa label dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan perlindungan hukum yang ideal bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan spesifikasi penelitian doktrinal. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUPK,UU JPH, dan peraturan pelaksananya), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan ahli dalam perlindungan konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan logika berpikir deduktif dan induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap produk non-halal telah diatur tegas dalam Pasal 4 dan Pasal 8 UUPK serta Pasal 26 UU JPH yang mewajibkan pencantuman keterangan “tidak halal” secara jelas pada produk. Namun, terdapat kelemahan pada aspek pengawasan yang cenderung reaktif dan sanksi yang bersifat administratif sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Bentuk perlindungan hukum yang ideal mencakup penguatan pengawasan post-market yang proaktif, standarisasi visual label halal maupun non-halal yang mencolok, serta penerapan sanksi pidana untuk kasus penipuan publik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan martabat konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jaminan produk Halal, Non-halal, Label, Ayam Goreng Widuran Solo

Actions (login required)

View Item