RIZKI, RIZKI and Indarja, Indarja and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2026) KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH. _011 HTN2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RIZKI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	Text RIZKI_ABSTRAK.pdf Download (215kB)
	Text RIZKI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text RIZKI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text RIZKI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB)
	Text RIZKI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text RIZKI_DAFPUS.pdf Download (287kB)

Abstract

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang dihasilkan oleh kabupaten/kota. Pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota oleh gubernur masih terbatas sebagaimana yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga gubernur tidak dapat menjalankan GWPP secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis kedudukan dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terkait pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan Perundang-Undangan dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilengkapi dengan wawancara. Kemudian menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dan Kota di Jawa Tengah yaitu fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi. Fasilitasi dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal ini biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah masih mengalami banyak kendala mulai dari jangka waktu, tidak ada SOP tertulis, kabupaten/kota mengajukan Raperda tidak sesuai dengan kewenangannya, regulasi yang cepat berubah, dan jumlah SDM yang kurang memadai. Klarifikasi yang dilakukan oleh gubernur bukan dalam bentuk pembatalan namun hasil klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan adanya penambahan jangka waktu dan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), menambah sumber daya manusia, membentuk tim khusus untuk melakukan klarifikasi peraturan daerah pengawasan peraturan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga hasil pengawasan yang dilakukan optimal.
Kata Kunci: Pengawasan, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Perda

Actions (login required)

View Item