Putri, Hersinta Vania and Rahmanda, Bagus and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) PENGATURAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN FINTECH LENDING (STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA). _026 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Hersinta Vania Putri_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Hersinta Vania Putri_ABSTRAK.pdf Download (108kB)
	Text Hersinta Vania Putri_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text Hersinta Vania Putri_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text Hersinta Vania Putri_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (906kB)
	Text Hersinta Vania Putri_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text Hersinta Vania Putri_DAFPUS.pdf Download (159kB)

Abstract

Perkembangan layanan financial technology lending di Indonesia memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun sekaligus menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam penerapan prinsip transparansi dan itikad baik dalam perjanjian elektronik. Salah satu layanan yang banyak digunakan adalah GoPayLater, yang dalam praktiknya memanfaatkan perjanjian baku berbasis sistem elektronik dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan OJK terhadap transaksi pinjaman GoPayLater sebagai bentuk fintech lending di Indonesia, serta membandingkan pengaturan prinsip transparansi dan itikad baik dalam perjanjian fintech lending antara Indonesia dan Malaysia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (yuridis normatif) dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dokumen kebijakan, serta terms and conditions layanan GoPayLater. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis perbedaan pengaturan prinsip transparansi dan itikad baik dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan OJK terhadap GoPayLater secara normatif telah dilaksanakan berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 melalui kewajiban perizinan, penerapan manajemen risiko, transparansi biaya, perlindungan data pribadi, serta pengawasan perilaku penyelenggara. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban tersebut masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin pemahaman konsumen secara substantif terhadap risiko, biaya, dan konsekuensi hukum penggunaan layanan pinjaman digital. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa pengaturan fintech lending di Malaysia lebih menerjemahkan prinsip transparansi dan itikad baik ke dalam kewajiban operasional yang preskriptif dan terukur melalui Capital Markets and Services Act 2007, Guidelines on Recognised Markets, serta Personal Data Protection Act 2010. Perbedaan pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan konsumen sangat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip hukum diwujudkan dalam norma yang konkret dan dapat diuji dalam praktik pengawasan.
Kata Kunci: Fintech Lending; GoPayLater; Transparansi; Itikad Baik; Pengawasan OJK; Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item