SALEH, MIKA ABDURRAHMAN and Pujiyono, Pujiyono and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2026) IMPLIKASI KONSOLIDASI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM KUHP NASIONAL. _002 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MIKA ABDURRAHMAN SALEH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MIKA ABDURRAHMAN SALEH_ABSTRAK.pdf Download (229kB)
	Text MIKA ABDURRAHMAN SALEH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text MIKA ABDURRAHMAN SALEH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text MIKA ABDURRAHMAN SALEH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)
	Text MIKA ABDURRAHMAN SALEH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text MIKA ABDURRAHMAN SALEH_DAFPUS.pdf Download (248kB)

Abstract

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai upaya rekodifikasi dan unifikasi hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi dan modernisasi sistem hukum pidana nasional. Salah satu pembaruan fundamental dalam KUHP Nasional adalah pengonsolidasian sejumlah tindak pidana khusus ke dalam Buku Kedua, khususnya melalui pengaturan Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus. Konsolidasi tersebut mencakup tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika, yang sebelumnya diatur khusus dalam undang-undang sektoral di luar KUHP.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide dasar konsolidasi tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional serta mengkaji implikasi yuridis dan sistemiknya terhadap keberlakuan hukum pidana khusus di luar KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi tindak pidana khusus didasarkan pada kebutuhan harmonisasi dan integrasi sistem hukum pidana nasional guna mengatasi fragmentasi normatif yang berkembang akibat pesatnya pertumbuhan undang-undang pidana khusus. Namun demikian, konsolidasi tersebut menimbulkan implikasi terhadap prinsip lex specialis derogat legi generali, relasi antara Buku Kesatu dan Buku Kedua KUHP Nasional, serta potensi penyesuaian terhadap karakteristik penyimpangan hukum pidana khusus. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan konstruksi normatif dan desain dogmatik agar konsolidasi tidak mengaburkan fungsi hukum pidana khusus sekaligus tetap menjaga koherensi sistem hukum pidana nasional.
Kata Kunci: KUHP Nasional; konsolidasi; tindak pidana khusus; lex specialis; sistem hukum pidana.

Actions (login required)

View Item