WIBOWO, BINTANG FEBRIANTO and Njatrijani, Rinitami and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) ANALISIS PEMBAHARUAN NORMA DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI OLEH PENANGGUNG PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.83/PUU-XXII/2024. _034 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BINTANG FEBRIANTO WIBOWO-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BINTANG FEBRIANTO WIBOWO-abstrak.pdf Download (8kB)
	Text BINTANG FEBRIANTO WIBOWO-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text BINTANG FEBRIANTO WIBOWO-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text BINTANG FEBRIANTO WIBOWO-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text BINTANG FEBRIANTO WIBOWO-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text BINTANG FEBRIANTO WIBOWO-dapus.pdf Download (344kB)

Abstract

Asuransi merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk membagi
sebuah kondisi risiko kerugian secara adil. Asuransi hadir sebagai suatu perjanjian yang dituangkan dalam sebuah polis antara para pihak yang memungkinkan terjadinya pengalihan risiko dari tertanggung ke penanggung. Secara umum hubungan kontraktual asuransi didasarkan pada sebuah prinsip dalam Pasal 251 KUHD yakni prinsip utmost good faith yang membebankan kewajiban atas itikad baik yang sempurna oleh tertanggung untuk mengungkapkan seluruh fakta yang bersifat material. Dalam pelaksanaan Pasal 251 KUHD memberikan peluang bagi perusahaan asuransi untuk menjadikan pasal tersebut sebagai instrumen perlindungan guna melakukan pembatalan polis secara sepihak. Atas dasar permasalahan tersebut, muncul permohonan terkait pengujian materiil Pasal 251 KUHD melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.83/PUU-XXII/2024 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perubahan paradigma
bagi industri asuransi dalam menjalankan kegiatan asuransi pasca putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan preskriptif, yang berfokus pada penelitian hukum in concreto melalui pengkajian putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum yang berlaku pada mekanisme syarat batal perjanjian polis asuransi yang sebelumnya dapat dilakukan secara sepihak oleh penanggung, pasca putusan hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Lebih lanjut respon industri asuransi dalam hal ini sedang mengupayakan perwujudan langkah
preventif dan represif melalui penyesuaian kondisi terhadap kegiatan under writing, klaim, manajemen risiko hingga perlindungan konsumen. Dengan demikian perwujudan prinsip keseimbangan dalam asuransi baik bagi penanggung dan khususnya bagi tertanggung akan lebih terlindungi.
Kata Kunci: Asuransi, Pembatalan Polis, Polis Asuransi, Prinsip Utmost Good Faith.

Actions (login required)

View Item