KAMIL, MUHAMMAD RIFDA and Indreswari, Tri Laksmi and Jalil, Abdul (2026) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KERATON SURAKARTA TERKAIT DENGAN KELESTARIAN CAGAR BUDAYA KERATON. _002 Humas 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Rifda Kamil-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (695kB)
	Text Muhammad Rifda Kamil-abstrak.pdf Download (107kB)
	Text Muhammad Rifda Kamil-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Muhammad Rifda Kamil-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text Muhammad Rifda Kamil-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)
	Text Muhammad Rifda Kamil-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text Muhammad Rifda Kamil-dapus.pdf Download (261kB)
	Text Muhammad Rifda Kamil-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)

Abstract

Sebagai salah satu warisan budaya, Keraton Surakarta memiliki berbagai permasalahan baik dalam segi fisiknya sebagai cagar budaya maupun status kedudukannya sebagai institusi pemangku kebudayaan. Sebelumnya, instrumen hukum yang menaungi Keraton Surakarta terbatas pada kedudukannya sebagai cagar budaya saja. Namun, hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru terhadap kebijakan kebudayaan di Indonesia, termasuk pula terhadap kelestarian cagar budaya Keraton Surakarta.
Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan regulasi pemajuan kebudayaan terhadap kelestarian cagar budaya Keraton Surakarta yang dipandu dengan dua pertanyaan: (1) bagaimana implementasi UU Pemajuan Kebudayaan di Keraton Surakarta terkait dengan kelestarian cagar budaya keraton; (2) bagaimana peranan hukum dalam menunjang upaya pemajuan kebudayaan terhadap kelestarian cagar budaya
Keraton Surakarta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan spesifikasi deskriptif-analitis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU Pemajuan Kebudayaan di Keraton Surakarta terkait dengan kelestarian cagar budaya keraton menjumpai sejumlah permasalahan, antara lain: kurang terjalinnya komunikasi
hukum antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait kebijakan pemajuan kebudayaan; tata kelola kelembagaan yang belum optimal; serta desain kebijakan yang belum menunjang pemajuan kebudayaan. Sejatinya, upaya pemajuan kebudayaan terhadap kelestarian cagar budaya Keraton Surakarta dapat ditunjang
melalui instrumen hukum yang progresif. Hal ini ditunjukkan dalam hadirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950/K/Pdt/2022 yang memberikan dampak positif terhadap kelestarian cagar budaya Keraton Surakarta.
Kata Kunci: Pemajuan Kebudayaan, Kelestarian Cagar Budaya, Keraton Surakarta.

Actions (login required)

View Item