SEKARANI, FAUSTINA BEATA and Asy'ari, Hasyim and Saraswati, Retno (2026) PENGATURAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA DAN JEPANG. _018 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FAUSTINA BEATA SEKARANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text FAUSTINA BEATA SEKARANI_ABSTRAK.pdf Download (156kB)
	Text FAUSTINA BEATA SEKARANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text FAUSTINA BEATA SEKARANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text FAUSTINA BEATA SEKARANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text FAUSTINA BEATA SEKARANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text FAUSTINA BEATA SEKARANI_DAFPUS.pdf Download (158kB)

Abstract

Pengaturan dana kampanye di Indonesia masih memiliki kekurangan sehingga menimbulkan beberapa permasalahan seperti ketimpangan sumber dan pengeluaran dana kampanye masing-masing kandidat serta lemahnya akuntabilitas dalam laporan dana kampanye. Sejalan dengan pendapat Larry Powell, pengaturan pendanaan kampanye setidaknya harus berisi tiga aspek utama yaitu pertama; sumber pendanaan pemilu yang berisi pengaturan alokasi dana secara adil meliputi pembatasan dan penerimaan dari pihak ketiga, kedua; pelaksanaan kampanye yang berfokus pada pembatasan pengeluaran dan larangan penggunaan sumber daya, serta ketiga; pelaporan dana sesuai dengan prinsip kesetaraan yang meliputi mekanisme penegakan hukum dan pengawasan serta sanksi-sanksinya. Ketiga aspek utama tersebut belum sepenuhnya diatur di dalam pengaturan dana kampanye pemilu di Indonesia khususnya dalam pemilu legislatif.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan perbandingan hukum untuk mengkaji mengenai pendanaan kampanye pemilu yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023, serta Jepang berdasarkan Undang-Undang No. 100 Tahun 1950 tentang Pemilihan Jabatan Publik Jepang, Undang-Undang No. 194 Tahun 1948 tentang Pengendalian Dana Politik Jepang, dan Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 1950 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik Jepang, jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data studi literatur, serta metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan dana kampanye di Indonesia mencakup sumber pendanaan, batasan sumbangan, hingga kewajiban pelaporan bagi peserta pemilu. Seluruh proses tersebut diwajibkan melalui audit oleh akuntan publik serta dilarang menerima dana asing dengan ancaman sanksi administratif dan pidana bagi pelanggarnya. Di sisi lain, regulasi dana politik dan dana kampanye di Jepang dikelola secara ketat dengan mengatur batasan donasi tahunan bagi individu dan organisasi serta menetapkan rumus khusus untuk pembatasan pengeluaran kampanye. Seluruh laporan keuangan wajib melalui proses audit oleh Komite Rasionalisasi Dana Politik untuk kemudian dipublikasikan, dengan ancaman sanksi pidana dan denda yang tegas bagi pelanggar aturan donasi. Sistem regulasi Indonesia menunjukkan keunggulan pada aspek transparansi dan akuntabilitas publik melalui implementasi digitalisasi audit yang terintegrasi, namun efektivitasnya terbatas oleh absennya regulasi mengenai batas maksimal pengeluaran kampanye yang berisiko menciptakan ketimpangan. Sedangkan, Jepang memiliki kerangka hukum yang sangat kompleks dalam mengonstruksi batasan donasi dan belanja politik berbasis demografi pemilih, meskipun masih terdapat kekurangan terkait standarisasi rekening khusus serta kekosongan aturan pembatasan pada sistem proporsional Majelis Rendah.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Dana Kampanye, Pemilihan Umum Indonesia, Pemilihan Umum Jepang, Comparative Election Law

Actions (login required)

View Item