Fadhlan, Raya Fahreza and Erowati, Dewi (2026) PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENYEDIAAN SEKOLAH INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER RAYA FAHREZA F_14010121130051.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (820kB)
	Text BAB I RAYA FAHREZA F_14010121130051.pdf - Submitted Version Download (333kB)
	Text BAB II RAYA FAHREZA F_14010121130051.pdf - Submitted Version Download (446kB)
	Text BAB III RAYA FAHREZA F_14010121130051.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (552kB)
	Text BAB IV RAYA FAHREZA F_14010121130051.pdf - Submitted Version Download (169kB)
	Text DAFPUS RAYA FAHREZA F_14010121130051.pdf - Submitted Version Download (223kB)
	Text LAMPIRAN RAYA FAHREZA F_14010121130051.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten
Pekalongan dalam penyediaan sekolah inklusif bagi penyandang disabilitas,
khususnya tunarungu dan tunawicara pada tahun 2023, serta mengidentifikasi
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa
diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pendidikan inklusif diharapkan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi
peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan bersama dengan
peserta didik lainnya dalam lingkungan sekolah yang sama.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif
untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten
Pekalongan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, kepala sekolah, guru di sekolah inklusif, serta pengamat dan penggiat
anak berkebutuhan khusus. Observasi dilakukan secara langsung ke sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan
menelaah berbagai dokumen kebijakan dan laporan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah
menetapkan 42 sekolah inklusif yang tersebar di berbagai kecamatan serta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan pendidikan inklusif. Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui penyediaan sarana pendukung seperti ruang layanan khusus serta memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui jalur afirmasi dalam sistem PPDB.
Namun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan luar biasa, belum meratanya fasilitas ramah disabilitas, serta kendala administratif dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi guru, serta kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif, adil,dan berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan.
Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pendidikan Inklusif, Penyandang
Disabilitas, Kabupaten Pekalongan.
116. Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item