Nurcholisa, Salma and Lituhayu, Dyah (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI KOTA CILEGON. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Salma Nurcholisa_14020122120031_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (693kB)
	Text Salma Nurcholisa_14020122120031_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Salma Nurcholisa_14020122120031_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (355kB)
	Text Salma Nurcholisa_14020122120031_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (866kB)
	Text Salma Nurcholisa_14020122120031_BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text Salma Nurcholisa_14020122120031_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (173kB)
	Text Salma Nurcholisa_14020122120031_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Upah Minimum Kota (UMK) merupakan kebijakan pengupahan yang wajib
dilaksanakan seluruh perusahaan di kota yang menerapkan kebijakan tersebut, salah
satunya adalah Kota Cilegon. Namun, masih ditemui kasus pelanggaran
pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kebijakan UMK. Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab
besar dalam mengontrol dan menangani pelaksanaan kebijakan UMK di Kota
Cilegon. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan UMK.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan UMK serta
faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori
implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan adalah
kualitatif melalui wawancara dan observasi yang dianalisis secara deskriptif. Teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan diarahkan pada
pemenuhan hak pekerja atas penghidupan layak, kepastian pembayaran upah dan
keadilan hubungan kerja, serta keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha.
Kendala masih ditemukan pada kepastian pembayaran upah dan keadilan hubungan
kerja karena adanya potensi pelanggaran pembayaran upah yang tidak sesuai
dengan kebijakan UMK pada perusahaan penyedia jasa dan perusahaan menengah
ke bawah. Faktor pendorong implementasi meliputi komitmen pelaksana kebijakan,
manfaat UMK terhadap kesejahteraan pekerja dan produktivitas industri, ketepatan
penetapan nilai UMK, serta komunikasi antar aktor. Adapun faktor penghambatnya
meliputi keterbatasan pemahaman pemerintah terhadap kepentingan para pihak,
sistem tender yang belum optimal, keterbatasan anggaran, dualitas mekanisme
penanganan pelanggaran, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini
merekomendasikan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dan Disnaker Kota
Cilegon untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya, menegaskan
mekanisme proses tender pada perusahaan besar, mengupayakan peningkatan
alokasi anggaran, menegaskan koordinasi, pembagian tugas, dan pelaksanaan
wewenang, serta menguatkan fungsi pengawasan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Upah Minimum Kota, Pengawasan
Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial
145 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item