Kholqi, Ahmad Aufa and Supratiwi, Supratiwi (2026) PROBLEMATIKA TATA KELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS GRESIK DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text AHMAD AUFA KHOLQI_14010122140045_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (768kB)
	Text AHMAD AUFA KHOLQI_14010122140045_BAB I.pdf - Submitted Version Download (476kB)
	Text AHMAD AUFA KHOLQI_14010122140045_BAB II.pdf - Submitted Version Download (638kB)
	Text AHMAD AUFA KHOLQI_14010122140045_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (891kB)
	Text AHMAD AUFA KHOLQI_14010122140045_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (189kB)
	Text AHMAD AUFA KHOLQI_14010122140045_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (206kB)
	Text AHMAD AUFA KHOLQI_14010122140045_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Download (188kB)

Abstract

Percepatan industrialisasi melalui penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Gresik di Kecamatan Manyar memicu alih fungsi lahan pertanian dan perikanan
menjadi kawasan industri, permukiman, dan perdagangan. Transformasi tersebut
menimbulkan persoalan tata kelola, terutama terkait distribusi manfaat
pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat lokal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika tata kelola KEK Gresik
dengan menggunakan kerangka teori Good Environmental Governance (GEG)
yang mencakup prinsip rule of law, partisipasi, akses informasi, transparansi dan
akuntabilitas, desentralisasi, kelembagaan, serta akses terhadap keadilan. Metode
yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif melalui wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, lembaga
teknis, serta masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata
kelola KEK masih didominasi pendekatan top-down, dengan koordinasi antar
lembaga yang terfragmentasi dan partisipasi masyarakat yang terbatas. Perubahan
fungsi lahan berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat,
ketimpangan akses ekonomi, serta munculnya persoalan lingkungan yang belum
tertangani secara optimal. Selain itu, akses terhadap keadilan cenderung ditempuh
melalui mekanisme informal dibandingkan jalur hukum formal. Simpulan
penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola KEK belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip Good Environmental Governance, khususnya dalam aspek
partisipasi, transparansi, dan keadilan sosial-lingkungan. Penelitian ini
merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi
masyarakat, peningkatan transparansi informasi, dan mendorong pengawasan
lingkungan yang kolaboratif. Penelitian ini terbatas pada eksplorasi isu-isu dalam
kurun waktu 2021–2025, sehingga dinamika jangka panjang belum sepenuhnya
teridentifikasi.
Kata kunci: Good Environmental Governance, alih fungsi lahan, Kawasan Ekonomi
Khusus, tata kelola, Gresik
113 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item