Amadea S.P.P., Calista and Farabi, Nadia (2026) SEKURITISASI PANDEMI COVID-19 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN VAKSINASI WAJIB DI INDONESIA. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Calista Amadea S.P.P._14050122120018_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (780kB)
	Text Calista Amadea S.P.P._14050122120018_BAB I.pdf - Submitted Version Download (589kB)
	Text Calista Amadea S.P.P._14050122120018_BAB II.pdf - Submitted Version Download (478kB)
	Text Calista Amadea S.P.P._14050122120018_BAB III.pdf - Submitted Version Download (720kB)
	Text Calista Amadea S.P.P._14050122120018_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (135kB)
	Text Calista Amadea S.P.P._14050122120018_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (502kB)
	Text Calista Amadea S.P.P._14050122120018_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (327kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan kebijakan vaksinasi COVID19 secara wajib di Indonesia pada periode 2020–2022 melalui pendekatan
sekuritisasi serta implikasinya terhadap prinsip informed consent. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh
melalui analisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta
wawancara dengan informan yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah
proses sekuritisasi melalui elemen securitizing actor, speech act, referent object,
audience, dan extraordinary measures. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemerintah Indonesia berperan sebagai securitizing actor yang membingkai
pandemi COVID-19 sebagai ancaman eksistensial melalui berbagai speech act,
sehingga memperoleh legitimasi untuk menerapkan kebijakan vaksinasi wajib
sebagai langkah luar biasa. Selain itu, kondisi epidemiologis dan tekanan terhadap
sistem kesehatan turut memperkuat kebijakan tersebut. Implikasinya, prinsip
informed consent tetap dipertahankan secara formal, namun mengalami pergeseran
dalam penerapannya karena dikaitkan dengan kepentingan kolektif. Temuan ini
menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan kesehatan publik dan
kebebasan individu sebagai konsekuensi dari proses sekuritisasi.
Kata kunci: Sekuritisasi, Pandemi COVID-19, Vaksinasi Wajib, Informed Consent
34 Hubungan Internasional 2026

Actions (login required)

View Item