ISLAM, MUHAMMAD HANIF SYAIFUL and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2026) MEKANISME DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI. _011 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD HANIF SYAIFUL ISLAM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB)
	Text MUHAMMAD HANIF SYAIFUL ISLAM_ABSTRAK.pdf Download (242kB)
	Text MUHAMMAD HANIF SYAIFUL ISLAM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	Text MUHAMMAD HANIF SYAIFUL ISLAM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	Text MUHAMMAD HANIF SYAIFUL ISLAM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text MUHAMMAD HANIF SYAIFUL ISLAM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text MUHAMMAD HANIF SYAIFUL ISLAM_DAFPUS.pdf Download (280kB)

Abstract

Pada waktu belakangan ini, pelaku utama perusakan lingkungan hidup semakin jelas mengarah pada dua subjek hukum, yaitu manusia dan korporasi. Penyelesaian perkara terhadap korporasi melalui persidangan cenderung memakan waktu lama sehingga pemulihan lingkungan sering tertunda. Di sisi lain, sanksi tambahan seperti pencabutan izin atau penutupan perusahaan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Sehingga hadirnya Deferred Prosecution Agreement menjadi solusi yang efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia serta mekanisme Deferred Prosecution Agreement dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinal dan komparatif, dengan meneliti data sekunder berupa peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi di diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Perma Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Jaksa Agung tentang penanganan perkara korporasi. Namun, dalam praktiknya masih yang menghambat penyelesaiannya. Hadirnya mekanisme Deferred Prosecution Agreement yang diatur dalam Pasal 328 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjadi alternatif penyelesaian. Prosedur diatur secara bertahap, mulai dari pengajuan permohonan, pertimbangan oleh penuntut umum, pemberitahuan dan pengesahan oleh pengadilan, dan pengawasan pelaksanaan kewajiban oleh pengadilan.
Kata Kunci : Deferred Prosecution Agreement; Tindak Pidana Lingkungan Hidup; Korporasi

Actions (login required)

View Item