APRILIYANI, SALMADITA CAHYA and Sonhaji, Sonhaji and Solechan, Solechan (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PEREMPUAN DALAM MASA PENEMPATAN. _017 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SALMADITA CAHYA APRILIYANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB)
	Text SALMADITA CAHYA APRILIYANI_ABSTRAK.pdf Download (171kB)
	Text SALMADITA CAHYA APRILIYANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text SALMADITA CAHYA APRILIYANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text SALMADITA CAHYA APRILIYANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text SALMADITA CAHYA APRILIYANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text SALMADITA CAHYA APRILIYANI_DAFPUS.pdf Download (240kB)
	Text SALMADITA CAHYA APRILIYANI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)

Abstract

Arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terus meningkat seiring berjalannya waktu, dengan pekerja migran perempuan mendominasi sejumlah sektor kerja di negara tujuan. PMI perempuan dalam masa penempatannya memiliki hubungan kerja langsung dengan pemberi kerja dan tunduk pada sistem hukum negara tujuan, sehingga berpotensi menghadapi risiko pelanggaran hak, seperti ketidaksesuaian kontrak, diskriminasi, maupun kekerasan. Kondisi ini menuntut adanya pelindungan hukum sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelindungan hukum terhadap PMI perempuan dalam masa penempatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta mengkaji pelaksanaannya dalam praktik. Penelitian ini menelaah kesesuaian antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris yang dialami PMI perempuan di negara tujuan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan PMI perempuan yang bekerja di Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur pelindungan PMI secara komprehensif, baik preventif maupun represif. Namun, efektivitas dari pelindungan masih dipengaruhi oleh keterbatasan yurisdiksi, kualitas pembekalan, dan koordinasi antar-lembaga. Meskipun PMI yang berangkat melalui jalur resmi relatif memperoleh pemenuhan hak sesuai kontrak, penguatan implementasi dan responsivitas kelembagaan tetap diperlukan agar pelindungan berjalan optimal.
Kata Kunci: Pekerja Migran; Perempuan; Masa Penempatan

Actions (login required)

View Item