ERYANTO, BALQYS SAMHANA KAMILA NOER and Badriyah, Siti Malikhatun and Ardani, Mira Novana (2026) ANALISIS KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PENGAMPU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 611/Pdt.P/2018/PN Bks). _044 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Balqys Samhana Kamila Noer Eryanto-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Balqys Samhana Kamila Noer Eryanto-abstrak.pdf Download (104kB)
	Text Balqys Samhana Kamila Noer Eryanto-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text Balqys Samhana Kamila Noer Eryanto-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text Balqys Samhana Kamila Noer Eryanto-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text Balqys Samhana Kamila Noer Eryanto-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text Balqys Samhana Kamila Noer Eryanto-dapus.pdf Download (119kB)
	Text Balqys Samhana Kamila Noer Eryanto-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan praktik hukum perdata menunjukkan adanya ketidakseragaman putusan pengadilan mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah oleh pengampu. Hal ini tercermin dalam Putusan PN Bekasi Nomor 611/Pdt.P/2018/PN Bks yang mengabulkan permohonan pengampuan untuk kepentingan penjualan tanah, berbeda dengan Putusan PN Gianyar Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Gin yang menolak permohonan serupa dengan alasan kondisi fisik tidak cukup untuk menjustifikasi pengampuan pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kedudukan dan batas kewenangan pengampu serta keabsahan peralihan hak atas tanah yang dilakukannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus,
menelaah KUHPerdata, UUPA, UU Penyandang Disabilitas, Putusan MK 93/2022, serta kedua putusan pengadilan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan peralihan hak atas tanah oleh pengampu ditentukan oleh tiga pilar utama, yaitu penetapan pengampuan melalui proses pemeriksaan ketat, izin khusus dari
pengadilan sebagaimana diwajibkan Pasal 446 KUHPerdata, dan tindakan yang benar-benar dilakukan untuk kepentingan curandus. Putusan MK 93/2022 mempertegas bahwa ketidakcakapan harus berkaitan dengan gangguan mental atau intelektual, bukan semata keterbatasan fisik. Putusan PN Bekasi telah memenuhi ketiga pilar
tersebut sehingga memiliki keabsahan hukum yang kuat, sedangkan Putusan PN Gianyar menunjukkan penolakan karena syarat pengampuan tidak terpenuhi. Tanpa pemenuhan syarat tersebut, peralihan hak kehilangan keabsahan hukum dan berpotensi
dibatalkan. Penelitian ini menegaskan perlunya konsistensi yuridis dalam menetapkan batas tindakan pengampu agar kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah dapat terpenuhi.
Kata Kunci: Keabsahan, Peralihan Hak Atas Tanah, Pengampu, Izin Pengadilan.

Actions (login required)

View Item