HUTAPEA, OKTARI MARIAM AMANDA and Herawati, Ratna and Wisnaeni, Fifiana (2026) FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. _026 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text OKTARI MARIAM AMANDA HUTAPEA-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (610kB)
	Text OKTARI MARIAM AMANDA HUTAPEA-abstrak.pdf Download (172kB)
	Text OKTARI MARIAM AMANDA HUTAPEA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text OKTARI MARIAM AMANDA HUTAPEA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text OKTARI MARIAM AMANDA HUTAPEA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text OKTARI MARIAM AMANDA HUTAPEA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text OKTARI MARIAM AMANDA HUTAPEA-dapus.pdf Download (221kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji fungsi DPR dalam mengawasi pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaksanaan dari undang-undang ini diawasi oleh DPR agar memberikan perlindungan hukum untuk korban dan saksi yang telah dilanggar hak dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku yang kemudian di dalam pelaksanaannya diawasi DPR. Penelitian ini untuk menjawab permasalahan sebagai berikut yakni pengawasan yang dilakukan Komisi VIII DPR terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mekanisme hubungan kerja DPR dan lembaga terkait terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan
menggabungkan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan jenis data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum. Metode pengumpulan data penelitian ini dokumen kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat, dokumen Catatan Tahunan Komnas Perempuan Perempuan, serta literatur hukum lainnya. Metode analisis kualitatif digunakan untuk memahami pola-pola atau hubungan yang relevan dengan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dilakukan penelitian lebih mendalam bersama
narasumber di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan hasil penelitian fungsi pengawasan DPR RI terhadap
implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dilakukan sejak undang-undang ini terbentuk. Meskipun secara substansi undang-undang ini memberikan pedoman hukum baru bagi saksi, korban dan pelaku. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan pemerintah belum dapat memaksimalkan implementasi undang-undang ini. Hal tersebut terbukti melalui pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam rapat kerja dan kunjungan kerja yang telah terlaksana. Oleh sebab itu, mekanisme hubungan kerja yang dilakukan oleh DPR bersama mitra kerja seperti KemenPPPA dan Komnas Perempuan dilakukan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat gabungan untuk mengawasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kata kunci : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, Pelaksanaan UU
TPKS, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia.

Actions (login required)

View Item