FEBRILIANTY, AZALIA and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2026) ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN DWANGSOM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. _006 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AZALIA FEBRILIANTY_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text AZALIA FEBRILIANTY_ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text AZALIA FEBRILIANTY_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text AZALIA FEBRILIANTY_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text AZALIA FEBRILIANTY_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text AZALIA FEBRILIANTY_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text AZALIA FEBRILIANTY_DAFPUS.pdf Download (181kB)

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali menghadapi kendala berupa ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara. Kondisi ini menunjukkan lemahnya efektivitas eksekusi putusan PTUN dan berpotensi mengurangi kepastian hukum serta rasa keadilan bagi pencari keadilan. Salah satu instrumen hukum yang diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dwangsom atau uang paksa sebagai upaya pemaksaan agar putusan pengadilan dilaksanakan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dwangsom sebagai upaya paksa terhadap pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menilai sejauh mana pelaksanaan dwangsom dapat memberikan keadilan bagi penggugat.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dwangsom telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengaturannya belum didukung oleh peraturan pelaksana yang jelas dan komprehensif. Akibatnya, penerapan dwangsom dalam praktik masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum sepenuhnya efektif mendorong kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan PTUN. Dari perspektif keadilan, dwangsom memiliki potensi sebagai instrumen pemaksa yang mampu melindungi hak penggugat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan mekanisme dan konsistensi penerapannya. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa dwangsom merupakan instrumen penting dalam memperkuat eksekutabilitas putusan PTUN, namun memerlukan pengaturan pelaksana yang lebih rinci agar dapat menjamin kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan putusan, dan terwujudnya keadilan bagi pencari keadilan.
Kata kunci: Dwangsom, Putusan PTUN, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item