Azzam, Alzena Jachinta and Fatharini, Anjani Tri (2026) Analisis Kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui Implementasi Kebijakan Kehutanan pada Periode First NDC 2016-2021. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Alzena Jachinta Azzam_14050122140114_COVER (59).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Alzena Jachinta Azzam_14050122140114_BAB 1 (37).pdf - Submitted Version Download (610kB)
	Text Alzena Jachinta Azzam_14050122140114_BAB 2 (32).pdf - Submitted Version Download (235kB)
	Text Alzena Jachinta Azzam_14050122140114_BAB 3 (38).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Alzena Jachinta Azzam_14050122140114_BAB 4 (37).pdf - Submitted Version Download (167kB)
	Text Alzena Jachinta Azzam_14050122140114_DAFTAR PUSTAKA (57).pdf - Submitted Version Download (226kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis bentuk kepatuhan Indonesiaterhadap Paris Agreement melalui
implementasi kebijakan sektor kehutanan pada periode First NDC 2016–2021.
Menggunakan compliance theory Ronald B. Mitchell (2007), penelitian ini mengevaluasi
tiga indikator, yaitu output, outcome, dan impact, untuk menentukan posisi kepatuhan
Indonesia dalam empat tipologi, yaitu treaty-induced compliance, good faith
non-compliance, coincidental compliance, atau intentional non-compliance. Metode yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka terhadap dokumen kebijakan,
laporan resmi pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan
bahwa pada dimensi output, Indonesia menghasilkan regulasi kehutanan yang kuat dan
mereferensikan Paris Agreement secara eksplisit, mencakup REDD+, moratorium hutan,
dan perhutanan sosial. Pada dimensi outcome, terdapat kesenjangan sistemik antara
desain kebijakan dan kapasitas implementasi di lapangan. Pada dimensi impact, profil
emisi GRK bersifat tidak stabil akibat kebakaran gambut masif tahun 2019. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa Indonesia berada pada kategori good faith non-compliance, di
mana kegagalan mencapai kepatuhan penuh bukan disebabkan oleh penolakan terhadap
International Environmental Agreement (IEA), melainkan oleh kompleksitas tata kelola
domestik dan tekanan ganda dari anomali cuaca ekstrem dan dilema pembangunan
ekonomi nasional.
Kata kunci: Paris Agreement, NDC, kepatuhan, sektor kehutanan, REDD+, moratorium
hutan, perhutanan sosial, emisi GRK, good faith non-compliance
49 Hubungan Internasional 2022

Actions (login required)

View Item