PUSPITASARI, IDA and Turisno, Bambang Eko and Widanarti, Herni (2026) ANALISIS PENGAMPUAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PERSPEKTIF CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES DAN PUTUSAN MK NO. 93/PUU￾XX/2022. _016 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IDA PUSPITASARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text IDA PUSPITASARI_ABSTRAK.pdf Download (64kB)
	Text IDA PUSPITASARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text IDA PUSPITASARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text IDA PUSPITASARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text IDA PUSPITASARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text IDA PUSPITASARI_DAFPUS.pdf Download (154kB)

Abstract

Indonesia masih menganut sistem pengampuan berbasis substitute decision making (pengambilan keputusan pengganti) sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022, Mahkamah mengubah frasa “harus” menjadi “dapat” dalam Pasal 433 KUHPerdata, sehingga penerapan pengampuan tidak lagi bersifat otomatis, melainkan selektif dan mempertimbangkan kondisi konkret. Akan tetapi, putusan tersebut tetap mempertahankan model substitute decision making, sehingga tidak selaras dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sebagai instrumen internasional yang mengadopsi supported decision making (pengambilan keputusan yang didukung). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep supported decision making dalam CRPD serta mengkaji pertimbangan hakim pada Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dalam mempertahankan substitute decision making yang ada di KUHPerdata.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis bersumber dari data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (literature study). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konsep perlindungan bagi penyandang disabilitas mental antara CRPD dan hukum nasional. Supported decision making memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas mental berbasis hak asasi manusia, dengan menempatkan individu sebagai pengendali utama pengambilan keputusan melalui dukungan pihak lain. Putusan No. 93/PUU-XX/2022 tetap mempertahankan sistem pengampuan berbasis substitute decision making (pengambilan keputusan pengganti) karena pengampuan merupakan bentuk affirmative action dan konsep supported decision making (pengambilan keputusan yang didukung) dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam hubungan keperdataan.
Kata Kunci : Pengampuan, Disabilitas Mental, CRPD

Actions (login required)

View Item