JAPAD, VIONNA PUTRI and Priyono, Ery Agus and Aminah, Aminah (2026) KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM KLAUSUL PENYIMPANGAN PASAL 1266 DAN 1267 KUH PERDATA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. _042 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Vionna Putri Japad (PDT Barat)-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text Vionna Putri Japad (PDT Barat)-abstrak.pdf Download (124kB)
	Text Vionna Putri Japad (PDT Barat)-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text Vionna Putri Japad (PDT Barat)-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text Vionna Putri Japad (PDT Barat)-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)
	Text Vionna Putri Japad (PDT Barat)-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text Vionna Putri Japad (PDT Barat)-dapus.pdf Download (125kB)
	Text Vionna Putri Japad (PDT Barat)-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata mengatur bahwa pemutusan perjanjian akibat wanprestasi pada prinsipnya harus dilakukan melalui putusan pengadilan, sementara praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang umumnya berbentuk perjanjian baku kerap memuat klausul penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUH
Perdata yang memungkinkan pemutusan kontrak tanpa melalui proses pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan klausul penyimpangan serta akibat hukumnya terhadap hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam perjanjian pengadaan barang/jasa
pemerintah serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul penyimpangan dapat dibenarkan sebagai wujud kebebasan berkontrak dan efisiensi pengadaan, tetapi tetap bergantung pada penilaian hakim. Klausul
penyimpangan juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi pihak penyedia. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.
Kata Kunci: Pasal 1266 KUH Perdata, Pasal 1267 KUH Perdata, Klausul Penyimpangan, Perjanjian, Pengadaan Barang/Jasa

Actions (login required)

View Item