EVELYN, MARINA and Putrijanti, Aju and Utama, Kartika Widya (2026) HAK GUGAT ORGANISASI DALAM SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL PEMERINTAHAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt). _010 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARINA EVELYN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (702kB)
	Text MARINA EVELYN_ABSTRAK.pdf Download (84kB)
	Text MARINA EVELYN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text MARINA EVELYN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text MARINA EVELYN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text MARINA EVELYN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text MARINA EVELYN_DAFPUS.pdf Download (124kB)
	Text MARINA EVELYN_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal standing organisasi masyarakat sipil sebagai penggugat dalam sengketa tindakan faktual pemerintahan serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima hak gugat organisasi berdasarkan Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.Jkt. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perluasan objek sengketa PTUN melalui Pasal 87 UU AP yang mencakup tindakan faktual, sehingga berdampak pada perluasan subjek hukum penggugat. Akan tetapi, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai hak gugat organisasi dalam UU PERATUN menimbulkan perdebatan di kalangan hakim. Putusan a quo menjadi terobosan hukum karena mengakui legal standing organisasi masyarakat sipil di luar perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum.
Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, legal standing organisasi masyarakat sipil sebagai penggugat diakui melalui penafsiran luas frasa “badan hukum perdata” dalam Pasal 53 ayat 1 UU PERATUN dan “warga masyarakat” dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2019. AJI dan SAFEnet berhasil memenuhi syarat yakni merupakan badan hukum, kesesuaian mandat anggaran dasar dengan objek sengketa, rekam jejak kegiatan nyata lebih dari dua tahun, serta gugatan terbatas pada tuntutan deklaratoir tanpa ganti rugi. Kedua, Majelis Hakim menggunakan tiga pertimbangan: (a) yuridis, dengan merumuskan empat syarat kumulatif hak gugat organisasi; (b) filosofis, dengan mendasarkan pada doktrin Christopher Stone yang menempatkan organisasi sebagai wali sah kepentingan publik; dan (c) sosiologis, dengan merespon dampak sosial masif pemblokiran internet di Papua. Melalui penafsiran teleologis dan sistematis, Majelis Hakim menegaskan bahwa frasa “warga masyarakat” bersifat inklusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi UU PERATUN yang mengatur secara eksplisit hak gugat organisasi serta penerbitan PERMA sebagai pedoman beracara guna menciptakan kepastian hukum dan keseragaman putusan di seluruh pengadilan.
Kata Kunci: Hak Gugat Organisasi, Legal standing, Tindakan Faktual, Peradilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item