Lutfiawati, Laeli and Erowati, Dewi (2026) EVALUASI KEBIJAKAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH INDUSTRI BATIK DI KELURAHAN SIMBANGKULON KECAMATAN BUARAN, KABUPATEN PEKALONGAN. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Laeli Lutfiawati_14010122140117_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (613kB)
	Text Laeli Lutfiawati_14010122140117_BAB I.pdf - Submitted Version Download (365kB)
	Text Laeli Lutfiawati_14010122140117_BAB II.pdf - Submitted Version Download (300kB)
	Text Laeli Lutfiawati_14010122140117_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (659kB)
	Text Laeli Lutfiawati_14010122140117_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (209kB)
	Text Laeli Lutfiawati_14010122140117_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (250kB)
	Text Laeli Lutfiawati_14010122140117_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (712kB)

Abstract

Permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik menjadi isu krusial di
Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu sentra batik. Kondisi ini menunjukkan adanya
kelemahan dalam pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan. Simbangkulon dipilih
sebagai lokasi pembangunan IPAL komunal oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang
diharapkan mampu mengendalikan limbah secara kolektif. Namun, keberadaan fasilitas
tersebut belum mampu mengatasi pencemaran yang masih berlangsung, sehingga
menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas
implementasinya di tingkat lokal. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan dari
William N. Dunn dengan enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,
responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Informan penelitian meliputi pemerintah, pengelola IPAL, pelaku usaha batik, dan
masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IPAL di
Simbangkulon belum optimal dan cenderung mengalami kegagalan secara sistemik. Hal
ini ditandai dengan masih terjadinya pencemaran lingkungan, keterbatasan kapasitas IPAL,
serta belum meratanya akses pemanfaatan. Selain itu, rendahnya kepatuhan pelaku usaha
terlihat dari sikap acuh terhadap pengelolaan limbah dan penolakan membayar iuran.
Minimnya pemahaman terhadap regulasi juga menyebabkan pelanggaran terjadi secara
berulang. Di sisi lain, lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan kebijakan berjalan
tidak efektif. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang bersifat
normatif dengan praktik implementasi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
permasalahan utama terletak pada lemahnya tata kelola implementasi, bukan pada
ketiadaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan regulasi,
peningkatan kesadaran pelaku usaha, serta koordinasi kelembagaan yang lebih terintegrasi
agar kebijakan IPAL dapat berjalan secara optimal.
Kata kunci: evaluasi kebijakan, IPAL komunal, limbah batik, implementasi
kebijakan, pencemaran lingkungan
97. Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item