LAILA, NOR CHANIFAH and Silviana, Ana and Ardani, Mira Novana (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN KEWARGANEGARAAN DALAM KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK: PASAL 21 AYAT (3) UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (Studi Kasus di Kabupaten Pati). _007 Agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nor Chanifah Laila-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (785kB)
	Text Nor Chanifah Laila-abstrak.pdf Download (210kB)
	Text Nor Chanifah Laila-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Nor Chanifah Laila-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text Nor Chanifah Laila-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text Nor Chanifah Laila-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text Nor Chanifah Laila-dapus.pdf Download (194kB)
	Text Nor Chanifah Laila-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)

Abstract

Hukum pertanahan di Indonesia mengatur secara tegas terkait subjek kepemilikan hak atas tanah hak milik. Hak milik hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan melarang secara tegas kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing karena pewarisan tanpa wasiat,
peralihan kewarganegaraan, dan perkawinan campuran atau hal lain yang membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka harus melepaskan hak miliknya tersebut dalam kurun waktu satu tahun atau jika tidak dilaksanakan maka tanahnya menjadi tanah negara. Namun di Kabupaten Pati terdapat pelanggaran hukum yaitu seorang Warga Negara Indonesia yang mendapatkan warisan tanah
hak milik, kemudian beralih kewarganegaraan menjadi orang asing selama lebih dari sepuluh tahun dan tidak melepaskan hak atas tanahnya tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami bagaimana penegakan hukum atas kasus peralihan kewarganegaraan dalam kepemilikan tanah hak milik dan bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam
menegakkan hukum kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing karena peralihan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penggunaan data diperoleh dari studi pustaka dan wawancara kepada pihak-pihak terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peralihan kewarganegaraan dalam kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing dalam kasus tersebut adalah belum efektif karena di Indonesia hanya terdapat substansi atau peraturannya saja yaitu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian untuk kewenangan dan prosedurnya belum diatur. Mengenai peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, belum dapat menjalankan peran dengan efektif sebagaimana amanat untuk mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing karena tidak pernah ada laporan dari masyarakat dan belum ada prosedur penegakan hukumnya.
Kata Kunci: Hak Milik, Peralihan Kewarganegaraan, Orang Asing, Badan Pertanahan Nasional.

Actions (login required)

View Item