BIDARI, FATIHA and Irawati, Irawati and Muhyidin, Muhyidin (2026) PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERUBAHAN STATUS SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN OLAHAN JENIS MARSHMALLOW IMPOR. _016 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fatiha Bidari-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (708kB)
	Text Fatiha Bidari-abstrak.pdf Download (122kB)
	Text Fatiha Bidari-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text Fatiha Bidari-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text Fatiha Bidari-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)
	Text Fatiha Bidari-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text Fatiha Bidari-dapus.pdf Download (257kB)

Abstract

Meningkatnya perdagangan global memperluas peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia, sehingga menuntut adanya jaminan keamanan dan kesesuaian produk dengan nilai yang dianut masyarakat. Bagi konsumen Muslim, sertifikasi halal menjadi instrumen penting perlindungan hukum. Namun, pada April 2025, BPJPH dan BPOM mengungkap adanya produk marshmallow impor
bersertifikat halal yang terindikasi mengandung gelatin babi. Peristiwa ini menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan konsumen atas produk olahan jenis marshmallow impor bersertifikat halal namun mengandung babi, serta akibat hukum bagi pelaku usaha dan lembaga sertifikasi apabila terjadi perubahan status sertifikasi halal pada produk pangan olahan jenis marshmallow impor.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk menelaah pengaturan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara
kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta bahan pendukung lainnya guna menilai penerapan dan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perubahan status sertifikasi halal pada produk pangan olahan jenis marshmallow impor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU No. 33 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 1999 dan PP No. 42 Tahun 2024 telah mengatur kewajiban sertifikasi halal, transparansi informasi, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif belum berjalan secara optimal, khususnya pada tahap pengawasan pasca-sertifikasi
produk impor yang memiliki rantai pasok kompleks dan perbedaan batch produksi. Perlindungan hukum represif baru berfungsi setelah terjadinya pelanggaran, sehingga konsumen tetap berada dalam posisi yang rentan secara informasi dan pembuktian. Perubahan status sertifikasi halal menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban penarikan produk, potensi pertanggungjawaban pelaku usaha, serta evaluasi terhadap peran dan koordinasi lembaga sertifikasi halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan berkelanjutan, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta transparansi informasi kepada konsumen merupakan langkah penting untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam sistem jaminan produk halal, khususnya terhadap produk pangan olahan impor.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jaminan Produk Halal, Produk Pangan Olahan Impor, Sertifikasi Halal, Marshmallow.

Actions (login required)

View Item