Winova, Muhamad Arif Budi and Adhim, Nur and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi (2026) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) SEBAGIAN SECARA NON-LITIGASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN. _004 Agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMAD ARIF BUDI WINOVA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (575kB)
	Text MUHAMAD ARIF BUDI WINOVA_ABSTRAK.pdf Download (187kB)
	Text MUHAMAD ARIF BUDI WINOVA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	Text MUHAMAD ARIF BUDI WINOVA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text MUHAMAD ARIF BUDI WINOVA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text MUHAMAD ARIF BUDI WINOVA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text MUHAMAD ARIF BUDI WINOVA_DAFPUS.pdf Download (174kB)
	Text MUHAMAD ARIF BUDI WINOVA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (742kB)

Abstract

Sengketa pertanahan, khususnya tumpang tindih (overlapping) sebagian, merupakan permasalahan yang sering terjadi akibat lemahnya administrasi pertanahan dan ketidaksinkronan data fisik serta data yuridis. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali memakan waktu lama dan biaya yang besar, sehingga jalur non-litigasi melalui mediasi menjadi alternatif yang lebih efisien untuk mencapai kesepakatan yang win-win solution.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa tanah tumpang tindih (overlapping) sebagian secara non-litigasi serta akibat hukumnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, serta data sekunder melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah tumpang tindih (overlapping) sebagian di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dilaksanakan melalui mekanisme mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam PMATR/KaBPN Nomor 21 Tahun 2020. Terdapat 2 akibat hukum yang timbul pada hasil mediasi, yaitu: jika berhasil mencapai kesepakatan, para pihak berkewajiban untuk melakukan perbaikan data pada sertipikat tanah dan disarankan membuat akta perdamaian demi kepastian hukum. Sebaliknya, apabila mediasi gagal atau tidak mencapai kesepakatan, tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berakhir, dan para pihak disarankan untuk menempuh upaya hukum lanjutan melalui jalur litigasi atau pengadilan.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak harus mempercepat proses digitalisasi dan pemetaan ulang sertipikat tanah lama serta meningkatkan ketelitian petugas ukur guna meminimalisir kesalahan teknis. Selain itu, masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah diharapkan lebih proaktif dalam memelihara tanda batas tanah dan para pihak para pihak yang bersengketa untuk bersikap kooperatif selama mediasi guna tercapainya efisiensi penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Sengketa Tanah, Overlapping Sebagian, Mediasi.

Actions (login required)

View Item