SAPUTRA, RAFFI ILYA and Susanto, Sri Nur Hari and Azhar, Muhamad (2026) KETIDAKPATUHAN HUKUM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN HILIRISASI TAMBANG NIKEL. _018 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Raffi Ilya Saputra-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text Raffi Ilya Saputra-abstrak.pdf Download (255kB)
	Text Raffi Ilya Saputra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text Raffi Ilya Saputra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text Raffi Ilya Saputra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (626kB)
	Text Raffi Ilya Saputra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Raffi Ilya Saputra-dapus.pdf Download (218kB)

Abstract

Hilirisasi Nikel menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kewajiban pelaksanaan hilirisasi nikel ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menempatkan perizinan usaha pertambangan sebagai instrumen utama pengendalian kegiatan pertambangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk ketidakpatuhan pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam
pelaksanaan hilirisasi nikel yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian sosial bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan izin usaha pertambangan dalam pelaksanaan hilirisasi nikel, strategi serta prosedur pengawasan, dan penegakan hukum terhadap
ketidakpatuhan pemegang izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan perizinan dan pengawasan hilirisasi nikel telah diatur secara sistematis, namun optimalisasi pengawasan di lapangan belum optimal akibat sentralisasi kewenangan dan
keterbatasan pengawasan langsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang terintegrasi, peningkatan transparansi, serta konsistensi penegakan hukum agar kebijakan hilirisasi nikel dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Kata Kunci : Hilirisasi Nikel, Izin Usaha Pertambangan, Pengawasan
Pertambangan, Ketidakpatuhan Hukum, Hukum Pertambangan

Actions (login required)

View Item