MAHARANI, CHALANTA DIVA and Wisnaeni, Fifiana and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2026) PROSPEK PEMBATASAN KEWENANGAN LEMBAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA DALAM PENGUJIAN REGULASI TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PURCELL PRINCIPLE. _006 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Chalanta Diva Maharani-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (802kB)
	Text Chalanta Diva Maharani-abstrak.pdf Download (216kB)
	Text Chalanta Diva Maharani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text Chalanta Diva Maharani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text Chalanta Diva Maharani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text Chalanta Diva Maharani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text Chalanta Diva Maharani-dapus.pdf Download (279kB)

Abstract

Regulasi dalam Pemilu merupakan salah satu aspek penting yang dapat mengontrol sistem Pemilu agar tetap sesuai dengan koridor konsep negara demokrasi. Regulasi Pemilu juga menjadi pedoman teknis bagi penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan proses Pemilu sesuai tahapannya. Akan tetapi regulasi yang telah ada ternyata tidak menutup timbulnya problematika yang berujung pada permohonan pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun, perubahan aturan yang mendadak akibat putusan judicial review yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menganggu jalannya proses Pemilu, seperti Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MA No. 24/P-HUM/2023. Maka dari itu, perlu pembatasan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman
Indonesia dalam melakukan judicial review terkait regulasi Pemilu.
Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis berdasarkan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan Pemilu dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat diidentifikasi solusi dan kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai kedudukan judicial review dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sebagai penjaga legalitas dan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu agar tidak menimbulkan kerugian bagi hak siapapun. Selain itu, juga dijelaskan mengenai implikasi hukum yang terjadi akibat judicial review yang dilaksanakan di tengah tahapan Pemilu terhadap penyelenggaraan Pemilu melalui analisis terhadap dampak Putusan MA dan Putusan MK yang dikeluarkan selama tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Atas
adanya implikasi hukum tersebut, penelitian ini menemukan mekanisme khusus pembatasan judicial review terhadap regulasi Pemilu yakni dengan menetapkan batasan waktu pengujian perkara judicial review yang terkait Pemilu sesuai tahapan Pemilu dan berdasarkan Purcell Principle yang telah diterapkan di Amerika Serikat. Agar tidak menjadi prinsip yang kaku, penelitian ini
menambahkan Winter Standard sebagai alat ukur yang jelas dari penerapan Purcell Principle. Dengan adanya mekanisme dan alat ukur yang jelas, maka dapat dihasilkan keseimbangan antara melindungi hak warga negara dengan menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Kata Kunci: Purcell Principle, Judicial Review Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung

Actions (login required)

View Item