SINAGA, ADOLF ROBERTO and SOPONYONO, EKO and Purwoto, Purwoto (2018) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KOTA SEMARANG_009 PDN 2018. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text (Cover dan daftar Isi) Suplemen.pdf Download (299kB)
	Text (Bab 1) Bab1.pdf Download (205kB)
	Text (Bab 2) BAb2.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text (Bab 3) Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text (Bab 4) Bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text (Bab 5) Bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus.pdf Download (137kB)

Abstract

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Salah satu tiang utama penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundangundangan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni mempelajari dan meneliti law in action, yuridis artinya penelitian ini adalah pendekatan dari sudut ilmu hukum, sedangkan normatif adalah sebab. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan kompisisi, lingkup materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undangundang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis”. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini merupakan suatu perbuatan pidana, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Mengenai pidananya, setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum serta keyakinan telah melakukan perbuatan pidana, terdakwa harus dipidana. Kebijakan hukum pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan saat ini, bahwa menurut sistem KUHP dalam perumusan Pasal 14a-f pidana bersyarat
dapat dijatuhkan tidak hanya untuk pidana penjara, pidana kurungan, denda yang sangat berat dan bahkan juga untuk pidana tambahan.
Kata Kunci : Peraturan Perundang-undangan, Pidana Bersyarat

Actions (login required)

View Item