Mukti, Nadia Nurmala and Maesaroh, Maesaroh (2026) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN TANJUNG MAS, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Nadia Nurmala Mukti_14020122120009_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (753kB)
	Text Nadia Nurmala Mukti_14020122120009_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Nadia Nurmala Mukti_14020122120009_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (732kB)
	Text Nadia Nurmala Mukti_14020122120009_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Nadia Nurmala Mukti_14020122120009_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (288kB)
	Text Nadia Nurmala Mukti_14020122120009_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (407kB)
	Text Nadia Nurmala Mukti_14020122120009_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh angka stunting di Kota Semarang yang masih
jauh dari target nasional, khususnya di Kelurahan Tanjung Mas yang kerap masuk
zona merah (>200 kasus) setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis
kesesuaian implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting berdasarkan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023, serta mengidentifikasi faktor
pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif
deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima pilar kebijakan, pilar
keempat tentang ketahanan pangan dan gizi belum berjalan optimal akibat
miskonsepsi masyarakat tentang stunting. Dari enam strategi, hanya strategi
pertama terkait konsumsi TTD ibu hamil yang telah sesuai, sementara lima strategi
lainnya masih terkendala rendahnya partisipasi, pemahaman, dan keterbatasan
infrastruktur. Faktor pendukung implementasi meliputi aspek komunikasi yang
berjalan efektif melalui sosialisasi dan koordinasi rutin, serta aspek struktur
birokrasi yang ditandai dengan kejelasan regulasi dan pembagian tugas yang tertib.
Sementara itu, faktor penghambat berasal dari aspek sumber daya, berupa
ketimpangan sarana posyandu antarwilayah akibat ketergantungan pada CSR yang
tidak merata, serta aspek sikap pelaksana, berupa menurunnya komitmen sebagian
kader akibat minimnya regenerasi dan lambatnya respons terhadap pengajuan
bantuan infrastruktur sanitasi. Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan belum
sepenuhnya optimal pada sisi penerima manfaat. Disarankan agar pemerintah
kelurahan memperkuat edukasi berbasis komunitas, meratakan distribusi sumber
daya, mempercepat regenerasi kader, serta meningkatkan responsivitas terhadap
pengajuan bantuan infrastruktur sanitasi.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Percepatan Penurunan Stunting
97 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item