PURBA, BRIAN SAIRADO and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Sa'adah, Nabitatus (2018) ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI PASCA KELUARNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN_008 PDN 2018. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text (Cover dan daftar isi) Suplemen.pdf Download (350kB)
	Text (Bab 1) Bab1.pdf Download (331kB)
	Text (Bab 2) Bab2.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text (Bab 3) Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text (Bab 4) BAb4.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text (Bab 5) Bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus.pdf Download (264kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 21 memberikan atribusi kewenangan baru kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan. Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pedoman beracaranya. Sebelum berlakunya UUAP tersebut
penyelesaian perkara unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Terjadi conflict of norm terkait Peradilan mana yang berwenang mengadili perkara penyalahgunaan
wewenang tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi akibat penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Administrasi mengacu pada UUAP dan bagaimana implikasi pasca berlakunya UUAP dalam praktiknya. Judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Administrasi pasca keluarnya UU No. 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris guna memahami praktik penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang pasca diundangkannya UUAP.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan pendekatan analitis (Analytical Approach). Data yang digunakan adalah data
primer berupa wawancara dengan hakim peradilan terkait dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah tidak ada perbedaan substansi antara penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan, keduanya berasal dari ranah hukum administrasi negara yang di adopsi dalam hukum pidana dengan doktrin otonomi hukum pidana. Subjek, objek dan prosedur penyelesaian telah diatur dalam PERMA tersebut. Implikasi dalam praktik pasca keluarnya UUAP
tersebut adalah belum sepenuhnya berjalan maksimal karena belum adanya persamaan perspektif oleh kalangan hakim dan kalangan ahli menanggapi kewenangan baru PTUN ini, selain itu ketentuan yang ada belum secara jelas mengatur. Perlunya pernyamaan persepsi dalam melihat kewenangan absolut
PTUN yang baru ini dan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau yang akan ada agar mengatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus berjalan bersamaan agar efektif. Pentingnya penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium apabila sarana sanksi hukum lain sudah diterapkan.
Kata Kunci: penyalahgunaan wewenang, peradilan, PTUN, UU Admnistrasi Pemerintahan.

Actions (login required)

View Item